Benarkah Daud Beureuh dan Abuya Muda Waly Berseteru ? Berikut Jawaban dari Abuya Muhibbuddin Waly.

Pada permulaan tahun 1951 terbentuklah Propinsi Sumatra Utara, dan Tapanuli. Dan kota Medan, dijadikan sebagai pusat pemerintahan Propinsi itu. Karena itu, maka berlakunya tindakan pemerintahan Pusat yang menurut Teungku Muhammad Daud Beureuh dan pengikut-pengikutnya di sana, menyebabkan kegelisan pada mereka sebagai orang-orang PUSA. Ini merupakan puncak motivasi di atas, dan penyebab meletusnya pemberontakan Daud Beureuh pada tanggal 21 September 1953.

Di samping adanya latar belakang yang begitu serius, sehingga menimbulkan pemberontakan di atas, ada hal lain yang harus diperhatikan, timbulnya pemberontakan itu begitu cepat dengan persiapan yang belum matang. Hal ini karena desakan keadaan, sehingga harus bertindak cepat. Inilah salah satu sebab terpenting, yang menyebabkan kegagalan pemberontakan tidak seperti yang diharapkan. Sehingga Aceh tidak bersatu dalam pemberontakan itu, apalagi sebagian ulama penting di Aceh, termasuk ayah, tidak diberitahu sama sekali tentang tekad yang terpaksa dilakukan untuk memberontak kepada Pemerintah Pusat.

Setelah beberapa orang Ulama besar di Aceh, antara lain Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, ayahku Teungku Syeikh Muhammad Waly, Teungku Abdussalam Meuraxa, Teungku Saleh Meusigit Raya dan lain-lain tidak berpihak kepada gerakan yang dipimpin oleh Daud Beureuh, karena mereka mengetahui bahwa sebab tersebut diatas bukanlah hal yang dikaitkan dengan agama tetapi hal yang berkaitan dengan dunia semata-mata, maka akhirnya mereka mengeluarkan fatwa itu adalah atas nama ulama besar di atas.

Oleh karena mereka secara kebetulan di dalam PERTI, maka yang lebih banyak dilihat atas nama PERTI. Padahal PERTI tidak lebih sekedar wadah Ahlusunnah wal Jama’ah, dan tanpa PERTI pun pendirian mereka di atas adalah pendirian keagamaan berdasarkan kitab hukum Islam yang selama ini dipegang oleh para ulama Aceh pada khususnya dan para ulama Islam Indonesia pada umumnya.

Para ulama tersebut menganggap pemberontakan itu sebagai golongan yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan “Al-Bughah”, yakni orang-orang yang menentang pemerintah sah dengan jalan memberontak, dan tidak mentaati pemerintahannya. Atau dengan jalan menghabat pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kepentingan umum. 

 alm. Abuya Prof. Dr. Teungku Chiek, H.
Muhibbuddin Muhammad Waly Al-Khalidy

Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa para ulama di atas bermusuhan dengan Teungku Muhammad Daud Beureuh, sehingga seolah-olah memusuhi beliau, adalah tidak benar. Tidak pernah aku mendengar, bahwa ayah (Abuya Muda Waly) mencela Teungku Muhammad Daud Beureuh. Tetapi ayah sangat menyesalkan mengapa tidak sejak pertama Teungku Muhammad Daud Beureuh bermusyawarah menurut Hukum Islam dengan para ulama, mengenai masalah yang dihadapi Aceh agar cita-cita Aceh tercapai tanpa pertumpahan darah. Jangan ada prasangka bahwa fatwa ulama di atas seperti sudah direkayasa sebelumnya dengan orang BKR selaku wadah dari orang-orang feodal itu. Tetapi setelah fatwa yang demikian dikeluarkan para ulama di atas, yang merupakan tanggung jawab terhadap Allah, barulah orang-orang BKR memanfaatkan fatwa itu untuk menghantam gerombolan Teungku Muhammad Daud Beureuh. Ini urusan mereka dan para ulama besar di atas tidak mau tahu dengan keadaan itu. 

Sumber : 

Buku Ayah Kami (Abuya Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuddin Waly)

DOWNLOAD AYAH KAMI DI PLAYSTORRE

BELI BUKU AYAH KAMI

Thanks for reading & sharing SEJARAH ACEH